Diskriminasi terhadap perempuan terus terjadi. Padahal, sudah hampir empat dekade Indonesia meratifikasi konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur tentang restitusi bagi korban kekerasan seksual. Namun, masih ada celah karena kurang ada unsur paksa bagi pelaku. Pengaturan restitusi perlu disempurnakan.

Otoritas China mengambil langkah hukum dan memberi perhatian serius pada kasus kekerasan seksual, termasuk kasus-kasus yang melibatkan pesohor. Namun sejumlah pihak menilai langkah itu dilandasi pendekatan populisme.

Penyelesaian kasus kekerasan seksual belum optimal. Hal ini dipengaruhi hukum yang dinilai belum progresif hingga adanya budaya patriarki yang memberi impunitas ke pelaku.

Perempuan pembela hak asasi manusia yang bekerja di berbagai isu membutuhkan pengakuan dan perlindungan dari negara. Sebab, hingga kini sejumlah perempuan pembela HAM menjadi korban kekerasan fisik dan psikis.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual penting diwujudkan karena negara dapat dianggap melanggar HAM dengan jadi pelaku langsung atau dengan pembiaran.

Posisi Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan dalam upaya penegakan hak asasi manusia perempuan dianggap tidak sekokoh mandat yang dipercayakan. Lembaga ini membutuhkan penguatan status hukum.