Selain penurunan jumlah kelas menengah, tantangan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan makin besar sejak UU Ciptaker berlaku

Perlindungan pekerja rentan masih menjadi pekerjaan rumah. BPJS Ketenagakerjaan mencatat, dari target 20 juta pekerja rentan, baru 1,2 juta pekerja rentan yang terlindungi jaminan sosial.

Program bantuan subsidi upah hanya bisa dinikmati secara eksklusif oleh peserta BP Jamsostek. Sementara pekerja di luar BP Jamsostek harus menanggung konsekuensi dari kelalaian perusahaan dan pemerintah.

Pemerintah berkoordinasi dengan BP Jamsostek untuk menyiapkan data penerima Bantuan Subsidi Upah. Namun, target penerima yang bertambah menjadi 16 juta orang akan sulit tercapai jika hanya mengandalkan data BP Jamsostek.

Untuk mendorong kepatuhan yang lebih tinggi serta mendorong hubungan industrial yang lebih adil dan kondusif, pemerintah akan mengambil langkah-langkah penguatan pengawasan ketenagakerjaan.

Regulasi baru tentang pencairan manfaat Jaminan Hari Tua dinilai membawa paradoks. Di satu sisi, memberi fleksibilitas pencairan dana sesuai kebutuhan buruh, tetapi juga mengurangi imbal hasil JHT bagi pekerja.

Jangan sampai bantuan subsidi upah sekadar menjadi program formalitas di kala krisis yang berulang kali gagal melindungi pekerja rentan yang benar-benar membutuhkan.

Proses mengklaim tabungan Jaminan Hari Tua saat putus kerja akan dipermudah dan dipercepat. Sejumlah hal perlu diperhatikan agar berbagai kemudahan itu benar-benar membantu pekerja serta tidak memunculkan celah fraud.