Penurunan Jumlah Kelas Menengah Dikhawatirkan Tekan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Selain penurunan jumlah kelas menengah, tantangan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan makin besar sejak UU Ciptaker berlaku

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Pekerja menyelesaikan pembangunan menara di kawasan Limo, Depok, Jawa Barat, Kamis (22/6/2023). Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal dibutuhkan untuk memutus rantai kemiskinan dan melindungi pekerja ketika mengalami kecelakaan kerja.

JAKARTA, KOMPAS  —  Menyusutnya jumlah penduduk kelas menengah dikhawatirkan akan menurunkan tingkat kepesertaan aktif jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah diharapkan membuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang berkesinambungan dan mengharuskan seluruh kelompok pekerja dapat berpartisipasi pada semua program.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, Kamis (15/8/2024), di Jakarta, berpendapat, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi menyebabkan jumlah penduduk kelas menengah turun. Sesuai satudata.kemnaker.go.id, pada Januari-Juni 2023 saja, jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 80.303 orang. Kemudian, pada periode Januari-Juni 2024, jumlah pekerja yang terkena PHK melonjak menjadi 101.536 orang.