KPK tetapkan lima tersangka dalam kasus pengadaan tanah di Rorotan, Jakarta Utara, yang merugikan negara Rp 223 miliar.

Aturan tentang bank tanah dinilai disusun dengan tergesa-gesa dan tanpa dukungan naskah akademik. Aturan ini pun perlu dikaji dan disempurnakan kembali agar lebih proporsional serta berpihak kepada masyarakat.

Spekulan tanah umum ditemui dalam proyek pembangunan. Karena itu, konsep bank tanah harus dimulai jauh hari sebelum waktu pembangunan. Hal serupa juga diharapkan diterapkan pada pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.

Pemerintah akan melihat lahan berstatus hak guna usaha dan hak guna bangunan yang ditelantarkan. Lahan itu akan dimasukkan ke dalam bank tanah, agar bisa dimanfaatkan lebih produktif.

Secara filosofis, BT mengemban misi yang tidak ringan karena harus mampu “meniti buih” untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dalam pengalokasian tanah, yang pada awalnya hanya ditujukan untuk kepentingan umum.

Dukungan pembiayaan perumahan bersubsidi perlu ditopang jaminan lahan guna memastikan pasokan hunian layak dan terjangkau. Kendala lahan dapat menjadi penghambat ketimpangan penyediaan rumah bersubsidi.

Sinergi dan penguatan kebijakan dalam seluruh proses Reforma Agraria untuk menguatkan posisi tawar kelompok rentan dalam memperoleh keadilan terhadap akses dan pemenfaatan tanah untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

Idealnya, BT ditempatkan sebagai badan yang bisa mempercepat pelaksanaan reforma agraria dalam kerangka ekonomi berkeadilan guna menjamin terciptanya lapangan kerja dan penghidupan yang layak.