Badan Bank Tanah dinilai harus mampu mendukung program Tiga Juta Rumah melalui percepatan penyediaan lahan murah dan dekat akses infrastruktur.

KPK tetapkan lima tersangka dalam kasus pengadaan tanah di Rorotan, Jakarta Utara, yang merugikan negara Rp 223 miliar.

Aturan tentang bank tanah dinilai disusun dengan tergesa-gesa dan tanpa dukungan naskah akademik. Aturan ini pun perlu dikaji dan disempurnakan kembali agar lebih proporsional serta berpihak kepada masyarakat.

Spekulan tanah umum ditemui dalam proyek pembangunan. Karena itu, konsep bank tanah harus dimulai jauh hari sebelum waktu pembangunan. Hal serupa juga diharapkan diterapkan pada pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.

Keadilan agraria ibarat air dari kayangan yang sangat didamba petani. Namun, air itu tak segera menjadi hujan karena terhalang batu besar, yaitu peraturan-peraturan yang melawan arus jalan menuju keadilan.

Secara filosofis, BT mengemban misi yang tidak ringan karena harus mampu “meniti buih” untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dalam pengalokasian tanah, yang pada awalnya hanya ditujukan untuk kepentingan umum.

Dukungan pembiayaan perumahan bersubsidi perlu ditopang jaminan lahan guna memastikan pasokan hunian layak dan terjangkau. Kendala lahan dapat menjadi penghambat ketimpangan penyediaan rumah bersubsidi.

Sinergi dan penguatan kebijakan dalam seluruh proses Reforma Agraria untuk menguatkan posisi tawar kelompok rentan dalam memperoleh keadilan terhadap akses dan pemenfaatan tanah untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka.