Pemerintah diminta untuk menindaklanjuti wacana revisi UU ITE yang sebelumnya dilontarkan dengan mengusulkannya ke DPR disertai naskah akademik dan RUU. Sebab, jika menunggu usulan DPR, akan memakan waktu lama.

Paguyuban Korban Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  bersama  Southeast Asia Freedom of Expression Network menyerahkan donasi sebesar Rp 421 juta kepada Baiq Nuril Maknun, Minggu (25/8/2019). Donasi tersebut digalang melalui platform urun dana Kitabisa.com.

Pemberian amnesti bagi Baiq Nuril Maknun dari Presiden Joko Widodo mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Amnesti itu dinilai salah satu bentuk sikap dari pemerintah untuk menegaskan bahwa perlindungan bagi korban kekerasan seksual merupakan hal penting dalam penyelenggaraan negara.

Tanggal 2 Agustus 2019 menjadi hari yang tak terlupakan dalam sejarah hidup Baiq Nuril Maknun (41). Sebab, pada hari itu, mantan tenaga honorer di SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, tersebut mendapat amnesti dari Presiden Joko Widodo.

Keputusan presiden (keppres) tentang pemberian amnesti kepada Baiq Nuril baru saja ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin (29/7/2019), dan selanjutnya diproses lebih lanjut oleh kementerian terkait.

DPR mengesahkan persetujuan amnesti untuk terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril.

Keluarga besar Baiq Nuril lega dan bersyukur atas persetujuan DPR bagi pemberian amnesti kepada Baiq Nuril dalam pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mereka ingin kasus yang menimpa Nuril menjadi pelajaran penting semua pihak sehingga tidak ada perempuan lain yang menjadi korban.