Kompas.id

aset daerah

Indeks Pengelolaan BMD diharapkan bisa menjadi pemicu agar pemda dapat lebih memperhatikan aset kepemilikannya.

Bagikan

KPK: Pengelolaan Buruk Aset Daerah Picu Kerentanan Korupsi

Indeks Pengelolaan BMD diharapkan bisa menjadi pemicu agar pemda dapat lebih memperhatikan aset kepemilikannya.

Politik & Hukum ·

Aparat Hukum Dilibatkan dalam Pengembalian Aset Daerah Papua

Kepolisian dan kejaksaan segera dilibatkan untuk mengejar ratusan aset daerah Papua yang masih disalahgunakan.

Pengembang Wajib Serahkan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Pengembang wajib menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum kepada pemerintah. Namun, kewajiban itu belum terlaksana dengan baik.

Metropolitan ·

Pengelolaan Aset Daerah Masih Buruk, KPK-Kemendagri Buat Indeks Pengelolaan

KPK bersama dengan Kemendagri melakukan Rapat Koordinasi Penyusunan Regulasi Pengukuran Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah di Jakarta, Rabu ini. Hal ini karena pengelolaan barang milik daerah masih buruk.

Politik & Hukum ·

Taktik Mencapai 30 Persen Ruang Terbuka Hijau di Jakarta

Cakupan ruang terbuka hijau di Jakarta jauh panggang dari api. Masih sekitar 5 persen dari 30 persen yang diwajibkan undang-undang. Ragam cara perlu ditempuh selama ada kemauan dan komitmen, serta kesinambungan.

Metropolitan ·

Iklan

Masih Banyak Kantor Pemerintah di Jakarta Belum Bersertifikat

Sebagian besar kantor pemerintah, seperti kantor kelurahan, kecamatan, dan puskesmas, di Jakarta belum memiliki sertifikat tanah. Pemerintah pun melakukan percepatan sertifikasi tanah.

Metropolitan ·

Kejaksaan Jayapura Kejar Aset Pemda yang Dikuasai Mantan Pejabat

Pemkab Mamberamo Raya bersinergi dengan Kejari Jayapura untuk menyelamatkan aset-aset milik daerah tersebut.

Kejaksaan di NTT Buru Aset Negara

Kejaksaan di NTT menertibkan sejumlah aset negara yang tidak pada tempatnya. Penertiban itu sangat membantu efisiensi keuangan daeran. Ancaman pidana menanti mereka yang tak mau mengembalikan.

KPK: Tertibkan Aset Daerah dan Pusat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pemerintah daerah bisa melakukan penertiban asetnya. Hal itu akan mengarah pada upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Fasum dan Fasos Rentan Disalahgunakan, KPK Turut Awasi

KPK mengawasi aset yang dimiliki daerah. Aset itu di antaranya fasilitas umum dan sosial. Di sejumlah daerah aset itu ada yang disalahgunakan.

Iklan