Pembunuhan keji atas Munir dan penelantaran penyelesaian terhormat atas kasusnya mesti dibaca panjang sebagai kehendak telanjang untuk mengembalikan bangsa kita ke alam penjajahan.

Komnas HAM merekomendasikan pemerintah agar memperkuat dukungan terhadap proses penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan pemulihan bagi korban.

Ketiadaan regulasi yang melindungi perempuan pembela HAM membuat mereka berada dalam kondisi rentan dan berisiko. Setiap saat mereka menghadapi ancaman kekerasan terutama kekerasan berbasis jender.

Mencintai Munir bukanlah sekadar mencintai sosok manusia yang diciptakan dengan kelemahan-kelemahan. Mencintai Munir adalah mencintai perjuangan menegakkan HAM.

Kemarahan Al Araf terhadap ketidakadilan menggerakkan dia untuk menulis buku pertamanya, ”Perebutan Kuasa Tanah” (2001), dengan pengantar oleh aktivis HAM almarhum Munir Said Thalib.

Langkah keadilan restoratif masih mungkin diteruskan untuk memproses laporan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Luhut.

Back to BDM kali ini berbincang dengan Usman Hamid, seorang aktivis muda yang juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Kali ini menyoroti soal pemerintah yang tidak serius menangani kasus pelanggaran HAM.

Satu tahun lalu, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau KASUM meminta Komnas HAM menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Namun sampai saat ini, Komnas HAM belum juga mengambil keputusan.