Rencana pemberlakuan vaksinasi Covid-19 berbayar akhirnya dibatalkan. Presiden Joko Widodo menegaskan, vaksin Covid-19 diberikan secara gratis kepada masyarakat.

Sejumlah jejaring advokasi mendorong pemerintah lebih serius dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

Tujuan pemerintah memberlakukan vaksinasi individu berbayar untuk mempercepat terbentuknya ”herd immunity” relatif bisa dipahami. Namun, vaksinasi berbayar justru dinilai akan membuka peluang penyelewengan.

Vaksinasi Covid-19 berbayar yang dibatasi untuk karyawan dikhawatirkan dapat membuka celah bagi perusahaan untuk membebani biaya vaksin yang sudah dipesan ke pekerja, seperti melalui pemotongan upah atau tunjangan.

Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia dari sejumlah perguruan tinggi menolak kebijakan pemerintah tentang vaksinasi berbayar. Di tengah pandemi, pemerintah seharusnya menjamin setiap warga mendapat akses vaksin gratis.

Tanggung jawab pemerintah menyediakan vaksinasi gratis sesuai komitmen awal. Di tengah ketidakjelasan pelaksanaan vaksinasi gotong royong, vaksin seharusnya dikerahkan untuk memasifkan vaksinasi gratis untuk masyarakat.

Vaksin berbayar oleh individu dinilai sejumlah kalangan tidak adil. Ini karena jumlah vaksin yang terbatas dan masih ada kaum rentan yang belum semuanya divaksin.