DPR Pertanyakan Vaksinasi Berbayar
Alih-alih mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok, vaksinasi orang per orang atau berbayar justru berpotensi menimbulkan kesenjangan akses vaksin bagi masyarakat.
Warga mengantre untuk mendapatkan giliran divaksin di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatab, Sabtu (26/6/2031). Program vaksinasi massa ini digelar Biddokkes Polda Sulsel serta seluruh Polres di jajaran Polda Sulsel.
JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan pemerintah memberlakukan vaksinasi Covid-19 berbayar dipertanyakan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain belum dibicarakan dengan Komisi IX DPR, vaksinasi berbayar itu juga dikhawatirkan menyebabkan ketimpangan karena hanya warga mampu yang bisa mendapatkan vaksin Covid-19.
Vaksinasi individu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Permemkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Melalui Permenkes baru itu definisi vaksinasi gotong royong diubah menjadi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada individu/orang per orang yang pendanaannya dibebankan pada yang bersangkutan, atau pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga atau individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha (Pasal 1 Angka 5). Padahal sebelumnya hanya diatur, vaksinasi gotong royong adalah vaksinasi yang pendaannya ditanggung badan hukum/badan usaha.