Skema Vaksin Berbayar Tidak Bisa Dijadikan Solusi pada Masalah Distribusi Vaksin

Tanggung jawab pemerintah menyediakan vaksinasi gratis sesuai komitmen awal. Di tengah ketidakjelasan pelaksanaan vaksinasi gotong royong, vaksin seharusnya dikerahkan untuk memasifkan vaksinasi gratis untuk masyarakat.

Kompas/Priyombodo

Petugas vaksinator mempersiapkan vaksin Sinopharm pada program vaksinasi gotong royong yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) di lapangan tenis indoor Senayan, kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (19/6/2021). Sebanyak 130.000 dosis vaksin Sinopharm akan diberikan kepada 65.000 karyawan dari 48 bank pemerintah, swasta nasional, asing dan daerah.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengeluarkan opsi vaksinasi individu berbayar untuk menyikapi terbatasnya akses perusahaan terhadap vaksinasi gotong royong yang dikelola oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Namun, hal itu sebaiknya tidak dijadikan alasan untuk menjual vaksin ke masyarakat. Kendala pelaksanaan vaksinasi oleh Kadin perlu dievaluasi secara transparan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan dalam konferensi pers daring, Senin (12/7/2021), bahwa salah satu alasan vaksinasi gotong royong (VGR) diperluas kepada individu adalah agar perusahaan yang sebelumnya tidak bisa mengakses VGR badan usaha oleh Kadin Indonesia dapat mengakses vaksinasi.