Tujuan pemerintah memberlakukan vaksinasi individu berbayar untuk mempercepat terbentuknya ”herd immunity” relatif bisa dipahami. Namun, vaksinasi berbayar justru dinilai akan membuka peluang penyelewengan.

Tujuan vaksinasi gotong royong untuk kesehatan pekerja dan meningkatkan produktivitas pekerja tidak akan tercapai jika harganya terlalu mahal. Vaksin berpotensi dimanfaatkan oleh masyarakat berdaya beli.

Ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 2,1 persen pada 2020, tak terlalu buruk ketimbang negara lain. Perkiraan berbagai pihak, pertumbuhan pada 2021 sekitar 4,3 persen, cukup baik untuk masa pemulihan dari krisis.

Keinginan masyarakat untuk menerima vaksin dengan mengeluarkan uang secara mandiri merupakan peluang untuk menjangkau dan meningkatkan cakupan partisipasi masyarakat untuk divaksin ke depan.

Program vaksinasi memerlukan kerja sama dari banyak sektor, termasuk swasta. Dalam mendukung distribusi vaksinasi ke seluruh wilayah Indonesia, kapasitas logistik yang diperlukan sangat besar.

Pemulihan ekonomi hanya terjadi apabila pemerintah dan masyarakat berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, baik melalui program vaksinasi maupun pemberlakuan protokol kesehatan di setiap aktivitas masyarakat.

DPR mendorong pemerintah mengadakan program vaksin mandiri dengan sejumlah catatan. Namun, pemerintah menegaskan, program vaksin mandiri bukan prioritas pemerintah saat ini.

Vaksin Covid-19 rawan dikomersialisasikan di tengah krisis kesehatan saat ini. Hal itu berpotensi menghambat upaya vaksinasi untuk mengatasi pandemi penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 ini.