Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
uupa
Untuk menyelesaikan problem pertanahan, empat prioritas Presiden Prabowo perlu menyentuh penyelesaian hak tenurial.
Bagikan
Reformasi Tata Kelola Kehutanan dan Pertanahan
Untuk menyelesaikan problem pertanahan, empat prioritas Presiden Prabowo perlu menyentuh penyelesaian hak tenurial.
Opini
路
Rekonstruksi Keadilan Petani Adat
Penyelesaian konflik agraria perlu memperhitungkan pertimbangan sosio-antropologis petani adat dalam pertimbangan hukum.
Opini
路
Pekebun Sawit Saat 62 Tahun Hari Tani
Perkebunan skala besar komoditas tanaman ekspor, yang kini didominasi sawit, adalah ujian bagi reforma agraria. Dominasi ini menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan, dan karena itu perlu diatasi.
Opini
路
Tanah untuk Kemakmuran Bersama
UUPA menyebutkan pula, kewenangan atas tanah itu digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, kebahagiaan, kesejahteraan, serta kemerdekaan yang berdaulat, adil, dan makmur. Tanah memiliki fungsi sosial.
Opini
路
RUU Cipta Kerja Berpotensi Picu Konflik Agraria
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang dibahas di DPR dinilai merenggut hak-hak dasar masyarakat adat. Kebijakan itu berpotensi menambah konflik berkepanjangan di Indonesia.
Nusantara
路
Iklan
Kementerian Tidak Boleh Pegang Kewenangan Terlalu Besar
RUU Pertanahan tak boleh memberikan kewenangan terlalu besar kepada menteri yang diberi tanggung jawab tentang hal itu. Penyusunan RUU Pertanahan ke depan harus transparan dan melibatkan para ahli.
Ilmiah Populer
路
RUU Pertanahan Persulit Klaim Wilayah Adat
Ilmu Pengetahuan & Teknologi
路
Pemerintah dan DPR Beda Pandangan soal RUU Pertanahan
Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memasuki tahap akhir. Namun, sampai saat ini pemerintah dan DPR masih berbeda pandangan terkait pengesahan RUU tersebut.
Ilmu Pengetahuan & Teknologi
路
Iklan