RUU Pertanahan Persulit Klaim Wilayah Adat

Kesempatan masyarakat hukum adat untuk mendapatkan kembali wilayah adatnya harus tetap dibuka. Namun, Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang ada saat ini menutup kesempatan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang Pertanahan mempersulit klaim wilayah adat oleh masyarakat hukum adat. Proses berjenjang melalui peraturan daerah dipandang berat bagi masyarakat adat karena biaya tidak murah.