Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
UU Pers
Undang-Undang Pers memberikan perlindungan hukum kepada pers nasional, bukan kepada media dan wartawan abal-abal.
Bagikan
Kembali ke Khitah Undang-Undang Pers
Undang-Undang Pers memberikan perlindungan hukum kepada pers nasional, bukan kepada media dan wartawan abal-abal.
Opini
·
Mengatur Penyiaran Jangan Sampai Kebablasan Membungkam Pers
UU Pers bukan hadiah negara untuk pers, melainkan hadiah negara untuk masyarakat dalam rangka kebebasan berekspresi.
Politik & Hukum
·
Liputan Investigatif dan Eksklusivitas
Liputan investigatif adalah kontrol sosial media yang paling nyata dan penting untuk melindungi kepentingan publik.
Opini
·
Serangan terhadap Kebebasan Pers
Diduga ada upaya untuk melemahkan kebebasan pers, terutama pada empat pasal krusial di RUU Penyiaran.
Opini
·
Mengebiri ”Anjing Penjaga”
Pasal pelarangan penayangan liputan investigasi di RUU Penyiaran berpotensi mengebiri pers sebagai ”anjing penjaga”.
Opini
·
Iklan
Polemik RUU Penyiaran, Penayangan Eksklusif Jurnalisme Investigasi Dilarang
Sejumlah pasal dalam draf RUU Penyiaran dianggap mengancam kebebasan pers.
Video
·
Dewan Pers dan Polri Sepakat Tegakkan Kemerdekaan Pers
Perjanjian Kerja Sama Dewan Pers-Bareskrim Polri menjadi pedoman dalam pelaksanaan teknis perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.
Humaniora
·
Platform Digital dan Kemerdekaan Pers
Regulasi kita memperlakukan platform digital sebagai teknologi atau medium, bukan pers. Karena itu, berbagai regulasi yang mengatur platform digital tak akan menghambat kebebasan pers atau kebebasan berpendapat.
Opini
·
UU Pelindungan Data Pribadi Belum Sepenuhnya Bertaji
Meski ada upaya mengikat pengelola data di institusi pemerintahan dan swasta, UU PDP dipandang hanya bertaji pada pihak swasta. Terhadap pemerintah, sanksi yang diberlakukan terbatas administratif.
Politik & Hukum
·
Polda Bali Ajak Warganet Bijaksana Bermedia Sosial
Pemahaman dan peningkatan kemampuan literasi media, termasuk media sosial, diharapkan dapat menghindarkan warganet dari pelanggaran hukum. Bidang Humas Polda Bali bersama SMSI Bali memberikan edukasi literasi media.
Nusantara
·
Lihat Lainnya
Iklan