Reformasi peradilan militer adalah tanggung jawab konstitusional yang harus dijalankan pemerintah dan DPR. Jika tidak, polemik yurisdiksi penanganan prajurit TNI yang terlibat tindak pidana umum akan terjadi.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan akan menyiapkan naskah akademik untuk merevisi UU Peradilan Militer. Mahfud meminta agar Kemenkumham usulkan revisi itu untuk Prolegnas 2024.

Polemik peradilan kasus dugaan korupsi di Basarnas yang melibatkan dua perwira TNI aktif, mencuatkan kembali revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Masyarakat sipil terus mendorong pemerintah dan DPR segera merevisi UU Peradilan Militer karena sudah tidak relevan. UU ini juga dinilai memiliki permasalahan norma dan penerapannya.

Beberapa waktu lalu, pemerintah telah membuka wacana revisi UU Peradilan Militer. Wacana itu terkait polemik penanganan korupsi di Basarnas. Namun, diperkirakan revisi itu akan menghadapi tantangan dari purnawirawan.

Regulasi membuat prajurit TNI yang terjerat korupsi hanya bisa diproses peradilan militer. Ada yang diadili dan dihukum berat, tetapi ada pula yang belum tersentuh. Revisi UU Peradilan Militer jadi mendesak dilakukan.

Desakan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bergulir setelah kasus dugaan suap Kepala Basarnas diserahkan ke Pusat POM TNI.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta masyarakat memantau penyidikan dan penanganan kasus suap Kepala Basarnas di Puspom TNI. Terkait itu, Menko Polhukam Mahfud MD pertimbangkan untuk revisi UU Peradilan Militer.