UU PDP mengatur batas waktu dua tahun bagi pemerintah untuk membentuk lembaga otoritas pengawas data pribadi dan menyusun peraturan pemerintah terkait dengan PDP.

Legitimasi pencalonan Dharma-Kun di Pilkada Jakarta dipertanyakan akibat kasus pencatutan KTP. Polisi diminta selidiki.

Lembaga pengawas belum juga diusulkan ke Presiden. Peretasan bisa terus terjadi tanpa ada yang bertanggung jawab.

Bjorka, peretas yang kerap membocorkan data pribadi, kembali beraksi. Bjorka mengklaim memiliki data pribadi dari BPJS Ketenagakerjaan. Data itu berkapasitas 5 gigabita.

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi akhirnya disahkan DPR. Kata ”pelindungan”, dan bukan ”perlindungan”, digunakan sebagai nama pada UU tersebut. Tepatkah kata ”pelindungan” pada UU tersebut?

Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, tetap perlu melindungi data warga dengan regulasi yang sudah ada. Jangan sampai data pribadi warga dikorbankan karena menunggu terbentuknya otoritas pengawas.

Hingga saat ini pemerintah belum memberikan keterangan terkait dugaan kebocoran data dari aplikasi MyPertamina dan Peduli Lindungi. Komisi I DPR, menurut rencana, akan memanggil pengendali data untuk bahas hal ini.

Ketika otoritas pengawas perlindungan data pribadi belum dibentuk Presiden, Komisi I DPR membentuk Panja Keamanan Data. Panja berencana memanggil lembaga publik yang diduga mengalami kebocoran data.