Sejumlah elemen masyarakat mendorong agar revisi UU ITE dilakukan holistik. UU ini perlu disinkronisasi dengan KUHP yang baru dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Mahkamah Konstitusi menolak ketiga perkara uji materi sejumlah pasal di KUHP karena majelis menganggap Undang-Undang 1/2023 tentang KUHP itu belum berlaku dan belum menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam rapat dengan Komisi I DPR di Jakarta, Senin (13/2/2023), mengatakan, UU ITE harus direvisi kembali agar pengaturannya lebih baik lagi di masa datang.

Surat Presiden usulan pembahasan revisi UU ITE telah dilayangkan pemerintah kepada DPR pada Desember 2021. Namun, pembahasan oleh DPR baru akan dimulai pada Rabu pekan ini.

Undang-Undang KUHP yang disahkan baru-baru ini bukan hanya mendefinisikan perbuatan korupsi, lebih dari itu turut mengubah usulan perubahan pemidanaannya. Ini mereduksi sifat khusus penanganan tindak pidana korupsi.

Privasi wisatawan di Bali dijamin aman. Pemerintah memastikan UU KUHP tidak akan mengganggu pariwisata Bali dan wisatawan ke Bali.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memastikan kegiatan pariwisata Indonesia masih aman dan nyaman, serta tetap menyenangkan meski didera polemik beberapa pasal UU KUHP.

Di tengah unjuk rasa dan kecaman dari sejumlah elemen masyarakat, rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) resmi disahkan oleh DPR dalam sidang paripurna, pada Selasa (6/12/2022) di Jakarta.