Alih-alih mengobral hak guna usaha 190 tahun, lebih baik pemerintah memberikan jaminan keamanan tenurial ke investor.

Jakarta itu miniatur sekaligus laboratorium Indonesia, tetapi bukan batu loncatan untuk melancarkan kepentingan pribadi.

Jakarta akan jadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Ini peluang untuk mengakselerasi perubahan dan penataan ulang Jakarta.

Sikap DPR yang enggan pindah ke IKN menunjukkan ketidakkonsistenan DPR yang mengesahkan UU IKN pada 2023.

Pemerintah memuat sembilan pokok perubahan dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hal itu di antaranya penguatan kedudukan Otorita, kemudahan investasi, dan jaminan kelangsungan IKN.

Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) sudah beroperasi. Ada sejumlah tantangan yang harus teratasi. Selain masalah remunerasi pimpinan dan staf, status kepegawaian, juga terkait masalah insentif dan kemudahan berinvestasi.

Mengacu UUD NRI, semua daerah adalah otonom, tak mungkin gubernur diisi melalui pengangkatan. Jika dirasa pilkada langsung membebani, pemilihan dapat melalui DPRD ditambah mekanisme yang sesuai sistem wakil pemerintah.

Rencana pemerintah merevisi UU IKN untuk memperjelas sejumlah kewenangan Otorita IKN. Salah satunya, pengelolaan keuangan yang bakal berdampak pada pajak dan retribusi daerah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.