Kompas.id

uu ikn

Alih-alih mengobral hak guna usaha 190 tahun, lebih baik pemerintah memberikan jaminan keamanan tenurial ke investor.

Bagikan

Tantangan Keamanan Tenurial di IKN bagi Investor

Alih-alih mengobral hak guna usaha 190 tahun, lebih baik pemerintah memberikan jaminan keamanan tenurial ke investor.

Jakarta Laboratorium Indonesia?

Jakarta itu miniatur sekaligus laboratorium Indonesia, tetapi bukan batu loncatan untuk melancarkan kepentingan pribadi.

Optimisme Menyongsong Daerah Khusus Jakarta

Jakarta akan jadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Ini peluang untuk mengakselerasi perubahan dan penataan ulang Jakarta.

Menyoal Keengganan DPR Berkantor di IKN

Sikap DPR yang enggan pindah ke IKN menunjukkan ketidakkonsistenan DPR yang mengesahkan UU IKN pada 2023.

Revisi UU IKN Disetujui Komisi II, Hak Masyarakat agar Diperhatikan

Sebanyak delapan fraksi dari sembilan fraksi di DPR setuju revisi UU IKN akan dibawa ke tahap selanjutnya, yakni Rapat Paripurna DPR.

Iklan

Revisi UU IKN, Presiden Mendatang Tak Bisa Serta-merta Hentikan Pembangunan IKN

Pemerintah memuat sembilan pokok perubahan dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hal itu di antaranya penguatan kedudukan Otorita, kemudahan investasi, dan jaminan kelangsungan IKN.

Politik & Hukum ·

IKN, Organisasi dan ”Reverse Policy”

Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) sudah beroperasi. Ada sejumlah tantangan yang harus teratasi. Selain masalah remunerasi pimpinan dan staf, status kepegawaian, juga terkait masalah insentif dan kemudahan berinvestasi.

Eksistensi Provinsi

Mengacu UUD NRI, semua daerah adalah otonom, tak mungkin gubernur diisi melalui pengangkatan. Jika dirasa pilkada langsung membebani, pemilihan dapat melalui DPRD ditambah mekanisme yang sesuai sistem wakil pemerintah.

Menyoal Kewenangan Otorita dalam Revisi Undang-Undang IKN

Rencana pemerintah merevisi UU IKN untuk memperjelas sejumlah kewenangan Otorita IKN. Salah satunya, pengelolaan keuangan yang bakal berdampak pada pajak dan retribusi daerah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Revisi UU IKN, Pemerintah Diminta Akui Masyarakat Adat dan Perjelas Kewenangan dengan Pemda

Dengan rencana merevisi UU IKN, pemerintah diminta memberi kepastian hukum kepada masyarakat adat di sekitar IKN. Selain itu, pemerintah daerah juga meminta kejelasan kewenangan perizinan.

Iklan