Eksistensi Provinsi
Mengacu UUD NRI, semua daerah adalah otonom, tak mungkin gubernur diisi melalui pengangkatan. Jika dirasa pilkada langsung membebani, pemilihan dapat melalui DPRD ditambah mekanisme yang sesuai sistem wakil pemerintah.
Ilustrasi
Pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menginginkan penghapusan jabatan gubernur sebagai kepala daerah provinsi memerlukan penjelasan akademis yang memadai. Pernyataan tersebut oleh PKB diperjelas maksudnya, bahwa jabatan gubernur diharapkan diisi melalui pengangkatan oleh presiden, tidak melalui pemilihan kepala daerah. Ini pun perlu didasari kajian akademis.
Ihwal jabatan gubernur sebagai kepala daerah provinsi menyangkut status daerah otonom provinsi yang diatur dalam konstitusi. Siapa pun warga negara Indonesia atau lembaga mana pun perlu membaca kembali UUD Negara Republik Indonesia dengan baik.