Keenam provinsi itu adalah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Kementerian Tenaga Kerja targetkan dua hari lagi, sejak Selasa (5/11/2024), pembahasan formula penghitungan upah minimum tuntas dua hari lagi.

Demo penetapan upah minimum yang hampir terjadi setiap tahun menjadi kesempatan bagi serikat pekerja mendongkrak kenaikan nominal upah.

Kenaikan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 sebesar 4,22 persen masih di bawah tuntutan buruh yang mengharapkan kenaikan UMP sebesar 15 persen.

Upah minimum Provinsi Jatim 2024 ditetapkan Rp 2,16 juta, atau naik 6,31 persen dengan berbagai dasar pertimbangan.

Dalam pelaksanaan Permenaker No 5/2023, diduga terdapat sejumlah pelanggaran, antara lain perusahaan memberlakukan aturan sepihak dan upah buruh dipotong hingga di bawah standar minimum.

Pemerintah diminta segera mencari solusi untuk menengahi polemik terkait regulasi upah minimum provinsi.

Kenaikan rata-rata upah minimum provinsi atau UMP tahun 2023 yang mencapai 7,5 persen dinilai sudah mampu menjaga daya beli pekerja. Syaratnya, pemerintah pusat dan daerah mampu menjaga inflasi agar tidak kian melambung.