Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi kenaikan upah minimum provinsi tahun 2022 menjadi 5,1 persen atau sebesar Rp 225.000 dari semula hanya 0,85 persen atau Rp 37.000.

Tanpa titik tengah, sistem pengupahan yang baru dikhawatirkan bisa terus-menerus menekan laju kenaikan upah minimum, yang ujung-ujungnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengganggu iklim investasi.

Kalangan buruh meminta pemerintah menganulir kebijakan upah minimum sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat.

Buruh di Surabaya menolak penetapan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Timur 2022 sebesar 1,22 persen atau naik Rp 22.790.

Mahkamah Konstitusi memberikan waktu kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaiki tata cara pembentukan UU Cipta Kerja paling lama dalam waktu 2 tahun.

Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 naik 1,44 persen. Menurut buruh, kenaikan tersebut tidak sesuai harapan. Sementara menurut pelaku usaha, itu cukup baik bagi semua pihak dalam kondisi pandemi saat ini.

Pemerintah menerapkan kebijakan upah minimum yang lebih ketat mulai tahun depan. Kepala daerah yang menetapkan upah minimum provinsi lebih tinggi dari simulasi sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dikenai sanksi.

Upah minimum bukan hanya instrumen untuk menyejahterakan pekerja. Upah minimum juga berperan mendorong konsumsi, menggerakkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pengupahan pun amat krusial.