Putusan MK yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK diminta diberlakukan untuk periode pimpinan KPK 2023-2028. Salah satu alasannya, hukum tidak berlaku surut.

Solusi agar pimpinan KPK "outbound" dianggap sebagai ketidakjelian Dewas dalam melihat persoalan. Untuk mencari tahu penyebab friksi di antara pimpinan KPK dibutuhkan tindakan investigasi secara menyeluruh.

Pemerintah meminta MK menolak permohonan uji materi pasal terkait batas usia calon pimpinan KPK dan masa jabatan pimpinan KPK yang diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Pimpinan KPK diingatkan untuk tidak berlindung pada putusan MA dan MK terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Hasil pemeriksaan Ombudsman tetap harus dilaksanakan, apa pun putusan MA atau MK kelak.

Hakim Konstitusi menyebutkan KPK tidak perlu lagi meminta izin Dewan Pengawas jika melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

MK dijadwalkan memutus tujuh perkara berbeda terkait uji materi  UU KPK pada Selasa (4/5/2021) ini. Keputusan MK ini dinilai akan sangat bergantung pada nyali para hakim.

Desakan pembatalan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kian menguat. Krisis integritas dan demoralisasi KPK serta kemunduran pemberantasan korupsi jadi pertimbangan.

Mahkamah Konstitusi akan segera menjatuhkan putusan perkara uji materi sejumlah pasal UU KPK hasil revisi, yang dinilai mengebiri KPK. Publik menaruh harapan besar agar MK dapat mengoreksi revisi pada undang-undang itu.