Kalangan serikat pekerja dan pengusaha masih berbeda pendapat mengenai kelanjutan implementasi "omnibus law" Cipta Kerja.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak bertentangan dengan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi menolak legalisasi ganja medis dan pembatalan UU IKN dalam sidang putusan uji materi di MK.

Dari empat perkara yang menguji konstitusionalitas UU MK terbaru, hakim konstitusi hanya mengabulkan konfigurasi ketua dan wakil ketua MK yang harus melalui proses pemilihan. Pemilihan itu akan diadakan 9 bulan lagi.

Kepada hakim MK, ekonom M Fadhil Hasan yang pernah diminta sebagai narasumber pembahasan RUU IKN menyatakan bahwa pemindahan ibu kota ke Kaltim tidak layak. Salah satunya karena kapasitas fiskal terbatas.

Para pemohon uji formil UU IKN mempertajam kedudukan hukumnya. Contohnya, Busyro Muqoddas. Sebagai dosen, ia bingung dengan proses pembentukan UU IKN karena tak bisa dijelaskan dalam pembentukan UU yang baik.

Sejumlah orang dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara meminta agar MK segera jadwalkan sidang pemeriksaan untuk perkara uji formil UU IKN yang mereka ajukan. Saat ini setidaknya ada tiga perkara uji formil UU IKN di MK.

MK telah menerima setidaknya sembilan permohonan uji formil UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Pemohon uji formil juga meminta MK untuk memerintahkan penundaan keberlakuan UU IKN.