Ada berbagai persoalan yang menyertai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang resmi diluncurkan Selasa ini. JKP dinilai belum siap untuk menggantikan Jaminan Hari Tua sebagai bantalan sosial kala putus kerja.

Sebelum mengembalikan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai filosofi awalnya sebagai tabungan usia pensiun, pemerintah akan terlebih dahulu mengevaluasi pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mulai tahun depan.

Pemerintah diminta tidak buru-buru menutup pintu klaim JHT untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan sebelum pensiun. Program JKP sebagai penggantinya harus dibenahi agar lebih luas melindungi seluruh peserta jamsostek.

Pemerintah seharusnya memasukkan pekerja informal dalam program tunjangan pengangguran. Mereka umumnya juga lebih rentan kehilangan pekerjaan.

Jika tidak mendaftarkan pekerjanya, pengusaha harus menanggung biaya pesangon sendiri ketika PHK. Pengusaha juga harus membayar sendiri manfaat uang tunai dan pelatihan yang seharusnya ditanggung pemerintah lewat JKP.

Syarat dan kriteria mengakses program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dinilai masih diskriminatif dan menyulitkan pekerja korban pemutusan hubungan kerja. Aturan perlu direvisi agar tujuan melindungi pekerja lebih optimal.