Lembaga pemantau pemilu sedang di titik nadir. Peran masyarakat sipil sebagai pemantau pemilu sangat penting.

Malapraktik penetapan hasil pemilu biasanya dipicu perselisihan dan persaingan yang keji di intern partai politik.

Selama desain pemilu proprosional tertutup atau terbuka tidak memiliki akar politik yang kuat di level warga, selama itu pula kita akan terus menyederhanakan masalah-masalah politik representasi sebagai persoalan teknis.

MK menolak permohonan uji materi sistem pemilu proporsional terbuka yang diajukan sejumlah pihak. Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional daftar terbuka.

I Gusti Putu Artha, mantan anggota KPU, menyarankan agar MK memutus perkara pengujian sistem pemilu sebelum 26 Juni atau sebelum tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal caleg.

Perubahan sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup akan berdampak terhadap kuat atau tidaknya sistem pengawasan, evaluasi, dan kontrol masyarakat pemilih terhadap kinerja legislatif.

Selama sekitar dua jam, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjawab pertanyaan majelis sidang DKPP, dan mengklarifikasi pernyataannya terkait kemungkinan diterapkannya kembali sistem proporsional daftar calon tertutup pada pemilu.

Pilihan sistem pemilu untuk DPR, DPRD tidak diatur jelas dalam konstitusi. Terkait hal tersebut, MK diharapkan menempatkan diri sebagai pemberi rambu-rambu saat pembentuk UU ingin mengevaluasi sistem tersebut.