Pekerjaan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 relatif berat karena kompleksitas penyelenggaraan Pemilu 2024. Konsolidasi internal semestinya tuntas sebelum tahapan pemilu dimulai.

Pesan berantai berisi daftar nama tujuh calon anggota KPU dan lima calon anggota Bawaslu beredar luas, meski Komisi II DPR belum selesai melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Sejumlah fraksi di Komisi II DPR menilai, paparan dari sejumlah calon anggota Komisi Pemilihan Umum saat uji kelayakan dan kepatutan di hari pertama, Senin, cenderung sebatas konseptual. Harusnya calon paparkan eksekusi.

Setiap calon anggota KPU dan Bawaslu diberikan waktu 1 jam untuk memaparkan rencana programnya jika terpilih saat uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi II DPR. Uji kelayakan dan kepatutan digelar pekan depan.

Komisi II DPR ingin uji kelayakan dan kepatutan KPU dan Bawaslu dilakukan sebelum masuk masa reses. Sebab, jika dilakukan setelah reses, akan melebihi batas waktu 30 hari sejak surat dari Presiden diterima DPR.

Sejumlah perbaikan jelang Pemilu 2024 harus dilakukan untuk mengatasi berbagai persoalan akibat kompleksitas pemilu di Indonesia.

Kendati belum menerima penugasan dari pimpinan DPR, Komisi II DPR sudah menyiapkan jadwal sementara uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu pada 7-9 Februari 2022.

Hingga kini, uji kelayakan dan kepatutan para calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu belum bisa dilakukan oleh DPR karena masih menanti surat pengajuan nama-nama calon dari Presiden.