Rancangan Peraturan Pemerintah, sebagai turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mesti memberi kepastian dalam regulasi dan implementasinya.

Sejumlah organisasi kemasyarakatan sipil meminta DPR agar tidak membahas RUU Cipta Kerja dan RUU Pajak atau "Omnibus Law" di tengah pandemi Covid-19. Jika pembahasan berlanjut, itu dinilai sebagai pemaksaan kehendak.

Dalam pertemuan antara elite Partai Golkar dan Partai Nasdem, kedua belah pihak sepakat untuk mengawal kebijakan pemerintah. Salah satunya, mendorong agar ”omnibus law” untuk segera dibahas dan disahkan.

Ekonomi bukan hanya soal kuantitas, angka-angka proyeksi dan realisasi, investasi, bisnis, dan daya saing. Ekonomi juga menyangkut manusia, termasuk ”wong cilik” yang tengah menggerakkan roda ekonomi kerakyatan.

Sejumlah fraksi di DPR menjanjikan keterbukaan dan partisipasi publik saat pembahasan ”omnibus law”. Janji itu sudah akan dibuktikan saat fraksi menyusun daftar inventarisasi masalah dari ”omnibus law”.

Jenis pajak daerah yang direncanakan ditarik ke pusat masih dibahas oleh pemerintah. Rencana itu akan diatur dalam ”omnibus law” untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan. RUU targetnya diserahkan ke DPR bulan ini.

Omnibus law menggeser pendulum sistem pajak Indonesia untuk lebih banyak berpihak atau mendorong ekonomi serta daya saing. Namun, sedikit mengesampingkan bagaimana mobilisasi penerimaan.

Sejumlah faktor ketenagakerjaan dinilai sebagai salah satu faktor penghambat investasi. Faktor-faktor itu antara lain soal pengupahan, pesangon, alih daya, fleksibilitas jam kerja, jaminan sosial, dan tenaga kerja asing.