Penyusunan DIM ”Omnibus Law” Bakal Dengarkan Suara Publik

Sejumlah fraksi di DPR menjanjikan keterbukaan dan partisipasi publik saat pembahasan ”omnibus law”. Janji itu sudah akan dibuktikan saat fraksi menyusun daftar inventarisasi masalah dari ”omnibus law”.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto beserta sejumlah menteri lainnya dan Ketua DPR Puan Maharani didampingi sejumlah wakil ketua DPR seusai pertemuan tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Dalam pertemuan, perwakilan pemerintah menyerahkan surat presiden dan draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah fraksi di DPR sudah menyiapkan rencana untuk mendalami dua draf omnibus law yang telah dikirimkan pemerintah ke DPR. Mereka pun berjanji melibatkan pihak-pihak yang akan terdampak oleh kedua omnibus law itu saat menyusun daftar inventarisasi masalah.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi lima menteri lainnya menyerahkan surat presiden beserta naskah akademik dan draf omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dan RUU Perpajakan kepada DPR, Rabu (12/2/2020). Adapun untuk RUU Perpajakan telah diterima Sekretariat Jenderal DPR, Senin (10/2/2020).