Fraksi-fraksi di DPR masih membahas usulan perubahan RUU Haluan Ideologi Pancasila menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Prosedur pengusulannya sebagai RUU prioritas Prolegnas 2021 belum diputuskan.

Dari 37 RUU prioritas Prolegnas 2020, dua kini jadi perhatian publik karena pro-kontra, yakni RUU Ketahanan Keluarga dan RUU Larangan Minuman Beralkohol. DPR-pemerintah pun diminta pertimbangkan kebutuhan hukum publik.

Harmonisasi RUU Ketahanan Keluarga di Badan Legislasi DPR berjalan alot. Sejumlah aturan dinilai sudah ada di UU lain. Selain itu, RUU tersebut juga dinilai tidak mendesak.

Pemerintah tengah menyiapkan peraturan pemerintah dan peraturan presiden sebagai peraturan turunan dan peraturan pelaksana dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Waktu tiga bulan selesaikan PP dinilai sempit.

Pembahasan kluster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja yang dikebut tiga hari terakhir tak selaras dengan tuntutan buruh. Buruh menuntut kluster itu dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja.

Mulai 18 Agustus, tim kerja bersama DPR dan perwakilan serikat buruh akan mengkaji detail pasal di kluster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja.

Sekalipun substansinya masih problematik dan menuai penolakan luas dari publik, Komisi III DPR mendesak pemerintah untuk segera membahas kembali Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan RUU Pemasyarakatan.

Tiga bulan sejak kasus positif Covid-19 pertama ditemukan di Tanah Air, partai-partai politik, terutama yang mewakili rakyat di parlemen, mulai kehilangan kepercayaan dari para pemilik mandat.