DPR Mendesak RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Segera Dibahas

Sekalipun substansinya masih problematik dan menuai penolakan luas dari publik, Komisi III DPR mendesak pemerintah untuk segera membahas kembali Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan RUU Pemasyarakatan.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Unjuk rasa mahasiswa menolak sejumlah rancangan undang-undang (RUU) kontroversial, seperti Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan RUU Pemasyarakatan, di depan Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Sekalipun substansinya masih problematik dan menuai penolakan luas dari publik, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah segera membahas kembali Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan.

Untuk diketahui, kedua rancangan undang-undang (RUU) tersebut termasuk di antara sejumlah RUU bermasalah yang memantik unjuk rasa besar-besaran di sejumlah kota, September 2019. Melihat hal itu, Presiden Joko Widodo memutuskan menunda pembahasan kedua RUU tersebut.