Implementasi UU KIA pada Fase 1.000 HPK harus dikawal agar tidak merugikan perempuan.

Meski RUU KIA pada Fase 1.000 HPK disetujui DPR disahkan menjadi UU, implementasi dari UU tersebut masih dipertanyakan.

Belum semua perusahaan di Indonesia mampu jika diwajibkan memberikan cuti maternitas 14 minggu atau sekitar 6 bulan.

Perlindungan pada perempuan pekerja saat melahirkan sangat penting. Hak cuti melahirkan hingga 6 bulan disambut positif.

DPR menyetujui RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan disahkan menjadi undang-undang.

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak masih dalam proses legislasi di DPR. Masukan dari publik sangat penting.

Kendati membawa semangat mendorong peran ayah dalam keluarga, RUU KIA harus memastikan ayah hadir bagi ibu dan anaknya.

Peran dan kehadiran ayah dalam mendukung tumbuh kembang anak sangat penting. Namun, hal itu hanya dilekatkan pada ibu.