Pengambilan keputusan terhadap RUU Prioritas Prolegnas 2021 ditunda hingga Kamis ini. Sebab, fraksi-fraksi di DPR belum sepakat atas tiga usulan RUU, yaitu RUU HIP, RUU Ketahanan Keluarga, dan RUU Bank Indonesia.

Dari 37 RUU prioritas Prolegnas 2020, dua kini jadi perhatian publik karena pro-kontra, yakni RUU Ketahanan Keluarga dan RUU Larangan Minuman Beralkohol. DPR-pemerintah pun diminta pertimbangkan kebutuhan hukum publik.

Harmonisasi RUU Ketahanan Keluarga di Badan Legislasi DPR berjalan alot. Sejumlah aturan dinilai sudah ada di UU lain. Selain itu, RUU tersebut juga dinilai tidak mendesak.

RUU Ketahanan Keluarga dinilai tidak terlalu mendesak dilakukan karena saat ini sejumlah aturan telah memberikan perlindungan kepada anggota keluarga sebagai individu dan warga negara yang hak-haknya dijamin konstitusi.

RUU Ketahanan Keluarga dinilai terlalu mengatur banyak masalah di ranah etika, mengatur relasi suami dan istri secara berlebihan. RUU ini berpotensi menajamkan segregasi masyarakat.

Ketahanan keluarga merupakan fondasi ketahanan nasional. Meskipun begitu, tidak berarti negara berhak mendikte atau mencampuri urusan keluarga.

RUU Ketahanan Keluarga tampil sebagai jawaban atas dua persoalan. Pertama, terdapat situasi rentan dalam keluarga di Indonesia. Kedua, belum ada aturan menyeluruh tentang keluarga. Apakah mendesak dan menjamin hak warga?

Sungguhpun ditulis dengan kata dan frasa yang membuai seolah memuliakan keluarga, sesungguhnya banyak pasal yang mengguncang keberlangsungan keluarga Indonesia.