Pemerintah menargetkan porsi bauran energi terbarukan menyumbang sebesar 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2050. Untuk memenuhi target ini, potensi panas bumi yang tersebar di Indonesia dapat menjadi jalan keluar.

Ketua Komisi VII DPR bakal mengusahakan RUU Energi Baru dan Terbarukan rampung dan disahkan dalam 1,5 bulan ke depan. Dalam waktu dekat, daftar inventarisasi masalah dari pemerintah akan diharmonisasikan.

Terdapat perbedaan pendapat terkait energi yang layak dikategorikan sebagai EBT di RUU EBT. Daripada menggunakan istilah EBT, lebih baik fokus pada klasifikasi energi terbarukan dan energi tidak terbarukan.

Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan dinilai banyak mengulang pasal-pasal yang sudah ada dalam undang-undang sebelumnya sehingga berpotensi memunculkan tumpang tindih hukum.

Regulasi yang mengatur energi baru terbarukan sudah banyak, tetapi tetap dibutuhkan UU EBT yang revolusioner, yaitu undang-undang yang mengatur secara holistik dan komprehensif mengenai tata kelola EBT.

Pendanaan masih menjadi salah satu kendala pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Sejumlah pasal terkait sumber pendanaan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan guna mengatasinya.