Krisis Myanmar berpotensi merusak stabilitas negara itu dalam skala lebih luas, dan bahkan berpotensi memicu perang saudara.

Kebrutalan junta tidak hanya mengesalkan warga. Kelompok pemberontak pun jengkel. Sanksi ekonomi menyeluruh terhadap junta dan pihak yang menyokong junta amat penting.

Amerika Serikat dan Uni Eropa kembali menjatuhkan sanksi terbaru kepada sejumlah pejabat dan kelompok militer serta entitas bisnis junta militer Myanmmar.

Penutupan media cetak dan daring indendepen ini melanjutkan tindakan keras junta sebelumnya, yakni memutus jaringan internet serta semua saluran media sosial.

Beijing melalui kedutaan besarnya di Myanmar mendesak petinggi junta militer untuk menghentikan kekerasan dan menangkap pelaku vandalisme.

Junta militer mencabut lisensi sejumlah media sebagai bagian dari upaya untuk memberangus akses informasi mengenai kondisi lapangan Myanmar pascakudeta.

Setelah sedikitnya 54 orang dibunuh aparat junta militer Myanmar sejak kudeta 1 Februari 2021, pengamat menilai hak memerintah oleh junta militer di Myanmar wajib dicabut.

Penggunaan kekerasan oleh junta militer Myanmar terhadap warga sipil dan pengunjuk rasa damai yang tidak bersenjata benar-benar tidak bisa diterima dan harus dikecam.