Kompas.id

revisi UU PPP

Pemerintah dan DPR diharapkan memiliki visi reformasi regulasi yang sama saat merevisi UU PPP, yakni memperbaiki tata kelola peraturan perundang-undangan secara menyeluruh, bukan hanya untuk memperbaiki UU Cipta Kerja.

Bagikan

Revisi UU PPP yang Justru Bisa Mengacaukan Tata Kelola Pembentukan Regulasi

Pemerintah dan DPR diharapkan memiliki visi reformasi regulasi yang sama saat merevisi UU PPP, yakni memperbaiki tata kelola peraturan perundang-undangan secara menyeluruh, bukan hanya untuk memperbaiki UU Cipta Kerja.

Politik & Hukum ·

Lobi Partai Percepat Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pengesahan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kamis ini, ditunda. Namun, berkat berbagai lobi, delapan dari sembilan fraksi menerima DIM yang diajukan pemerintah. Pengesahan pun tinggal menunggu waktu.

Politik & Hukum ·

Pendapat Pemerintah Tidak Bulat, Revisi UU PPP Dipaksakan

Sekalipun di internal pemerintah berbeda pendapat, upaya lobi-lobi setengah kamar terus didesakkan mengejar pengambilan keputusan, sehingga RUU itu dijdwalkan masuk dalam rapat paripurna penutupan masa sidang hari ini.

Politik & Hukum ·

Revisi UU PPP Bukan ”Jalan Tol” untuk Legitimasi Omnibus Law

DPR menargetkan pembahasan revisi kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau PPP rampung 14 April. Karena itu, pembahasan RUU PPP terus dikebut.

Politik & Hukum ·

Fasilitasi Perbaikan UU Cipta Kerja, Baleg DPR Percepat Revisi UU PPP

Baleg DPR merencanakan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan langsung digelar di akhir pekan ini. Pemerintah dan DPR diingatkan, putusan Mahkamah Konstitusi menuntut perbaikan UU Cipta Kerja, bukan UU PPP.

Politik & Hukum ·

Iklan

Pastikan Perbaikan UU Cipta Kerja Praktikkan Partisipasi Bermakna

Pengaturan mengenai pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan peraturan menjadi salah satu poin dalam revisi UU PPP yang disepakati menjadi RUU inisiatif DPR, Selasa (8/2/2022).

Politik & Hukum ·

Tindak Lanjuti Putusan MK, Asas Pembentukan Perundang-undangan Jangan Diabaikan

Perbaikan UU Cipta Kerja mesti memperhatikan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, terutama keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Jika diabaikan, UU Cipta Kerja berpotensi diuji kembali ke MK.

Politik & Hukum ·

Menkumham: Benahi yang Substansial di UU Cipta Kerja, Perbaiki "Typo"

Pasca-putusan MK yang menyatakan pembentukan UU No 11/2020 Cipta Kerja cacat formil sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat, pemerintah dan DPR diminta memperbaikinya. Untuk itu, ”Kompas” mewawancarai Menkumham.

Politik & Hukum ·

Iklan