Pastikan Perbaikan UU Cipta Kerja Praktikkan Partisipasi Bermakna

Pengaturan mengenai pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan peraturan menjadi salah satu poin dalam revisi UU PPP yang disepakati menjadi RUU inisiatif DPR, Selasa (8/2/2022).

Kompas/Hendra A Setyawan

Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/1/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Pengaturan mengenai pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan peraturan menjadi salah satu poin dalam perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang disetujui menjadi inisiatif DPR, Selasa (8/2/2022). Pengaturan itu harus benar-benar dipraktikkan dalam membahas perbaikan UU Cipta Kerja.

DPR menyetujui revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) yang diusulkan oleh Badan Legislasi DPR menjadi RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (8/2/2022), di Jakarta. Dari sembilan fraksi, delapan fraksi menyatakan persetujuannya, dan menyerahkan dokumen pendapat fraksi mereka tanpa membacakannya langsung di podium. Adapun satu fraksi yang menolak pengambilan keputusan DPR itu, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS juga menjadi satu-satunya fraksi yang membacakan catatan dan pendapat fraksi secara langsung.