Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menyebut revisi UU Narkotika dan UU Psikotropika akan mengurangi kelebihan penghuni lapas asalkan ada perubahan penanganan.

Rencana menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung bisa timbulkan komplikasi ketatanegaraan pascaamendemen UUD 1945.

Agar bisa dibahas, rancangan perubahan UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara harus masuk Prolegnas prioritas.

Komisi II DPR mulai menggelar rapat panja yang membahas sembilan daftar inventarisasi masalah. Pembahasan ditargetkan selesai dalam satu kali masa sidang meski ada sembilan DIM agar percepatan pembangunan bisa terwujud.

Jerat UU ITE atas Saiful Mahdi, dosen di Aceh, melabrak aturan pedoman UU ITE. Lebih dari itu, mencederai kebebasan akademik. Dukungan agar Presiden memberikan amnesti bagi Saiful mengalir dari dalam dan luar negeri.

Usulan revisi ditekankan pemerintah bukan harga mati. Pemerintah sengaja menyosialisasikan bunyi pasal-pasal yang direvisi ataupun pasal yang baru agar mendapatkan masukan dari publik.

Kendati hasil evaluasi menunjukkan pengelolaan dana otonomi khusus Papua belum baik dan tidak tepat sasaran, pemerintah tetap mengusulkan kenaikan dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari total dana alokasi umum.

Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua menimbulkan pro dan kontra. Masyarakat minta dilibatkan dalam proses pembuatan UU yang menyangkut masa depan Papua itu.