Rencana menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung bisa timbulkan komplikasi ketatanegaraan pascaamendemen UUD 1945.

Agar bisa dibahas, rancangan perubahan UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara harus masuk Prolegnas prioritas.

Komisi II DPR mulai menggelar rapat panja yang membahas sembilan daftar inventarisasi masalah. Pembahasan ditargetkan selesai dalam satu kali masa sidang meski ada sembilan DIM agar percepatan pembangunan bisa terwujud.

Masyarakat sipil terus mendorong pemerintah dan DPR segera merevisi UU Peradilan Militer karena sudah tidak relevan. UU ini juga dinilai memiliki permasalahan norma dan penerapannya.

Usulan revisi ditekankan pemerintah bukan harga mati. Pemerintah sengaja menyosialisasikan bunyi pasal-pasal yang direvisi ataupun pasal yang baru agar mendapatkan masukan dari publik.

Kendati hasil evaluasi menunjukkan pengelolaan dana otonomi khusus Papua belum baik dan tidak tepat sasaran, pemerintah tetap mengusulkan kenaikan dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari total dana alokasi umum.

Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua menimbulkan pro dan kontra. Masyarakat minta dilibatkan dalam proses pembuatan UU yang menyangkut masa depan Papua itu.

Pemerintah mewacanakan akan memasukkan ketentuan pasal tindak pidana konvensional di UU ITE ke RKUHP. Disiapkan dua skema untuk revisi terbatas pada UU ITE ini.