Sikap Elite Politik Papua terhadap Revisi UU Otsus Terbelah

Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua menimbulkan pro dan kontra. Masyarakat minta dilibatkan dalam proses pembuatan UU yang menyangkut masa depan Papua itu.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Mama-mama Papua menggelar lapak untuk menjual berbagai hasil pertanian di Pasar Sanggeng, Manokwari, Papua Barat, Kamis (15/4/2021). Dari hasil kajian pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat selama hampir 20 tahun, terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi, seperti tata kelola dana otonomi khusus dan manajemen pemerintahan serta percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua.

JAKARTA, KOMPAS — Suara elite politik Papua terhadap revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terbelah. Sebagian setuju UU diubah dengan sejumlah syarat, sebagian lainnya menolak karena dianggap kurang menyerap aspirasi warga Papua. Mereka meminta ada dialog inklusif untuk menjembatani perbedaan aspirasi tersebut.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua, Ruben Uwamang, dalam  audiensi masalah Papua bersama pimpinan MPR, Kamis (20/5/2021), mengatakan, pemerintah dan DPR, sebagai pihak yang membahas RUU Otsus Papua, seharusnya tidak menutup mata dengan dinamika politik dan situasi keamanan di Papua saat ini. Menurut dia, gangguan keamanan yang intens terjadi di Papua belakangan ini berkaitan dengan aspirasi kelompok yang menolak UU Otsus Papua direvisi.