Usulan pemilihan gubernur-wakil gubernur melalui DPRD akan diusulkan dalam rencana pembentukan undang-undang politik ”omnibus law”.

Tim pemerintah telah mengidentifikasi dan menelaah lima poin perubahan yang diusulkan DPR RI dalam RUU Wantimpres.

Dua momentum untuk perbaikan pemberantasan korupsi, yakni seleksi capim dan Dewas KPK serta pergantian pemerintahan.

Koalisi masyarakat sipil mendesak dibatalkannya revisi UU karena dianggap menghambat reformasi di tubuh TNI-Polri.

Mantan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki sepakat usulan pemerintah perkuat kewenangan kelembagaan KY mengawasi kekuasaan kehakiman. Langkah itu dinilai tepat. Namun, penguatan harus diakomodasi dalam revisi UU KY.

Hingga Senin (11/4/2022) malam, belum ada kepastian dari Baleg DPR untuk melanjutkan rapat panitia kerja revisi UU PPP. Lobi-lobi dengan perwakilan pemerintah masih dilakukan untuk mencari titik temu.

Problem masih maraknya angkutan darat ilegal atau kerap dikenal dengan ”travel” ­gelap dinilai membutuhkan solusi efektif. Sejumlah kalangan menilai perlunya revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 agar regulasi lebih bertaji.

Ketua Forum Masyarakat Adat Saereri, Yonas Nusy, di Jayapura, berpendapat, diperlukan ruang publik untuk membahas revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua secara komprehensif agar bisa akomodatif bagi rakyat Papua.