Kaesang sempat laris manis diusung jadi kepala daerah. Namun, setelah jatuhnya putusan MK, bagaimana nasibnya?

Menkumham Supratman menegaskan tak ada perbincangan terkait kepengurusan partai politik dengan Presiden Jokowi.

Saat ini Komnas HAM juga membuat kajian terkait revisi UU TNI dan UU Polri. Dari kajian itu, Komnas kritisi revisi itu.

Sejumlah pihak di DPR mengakui pernah mengupayakan untuk merevisi UU MD3. Bahkan, revisi UU itu dimasukkan ke prolegnas.

Mensesneg Pratikno menepis kabar Perppu MD3 yang dilontarkan PDI-P. KIM juga membantah ada rencana merevisi UU MD3.

Upaya menghidupkan kembali DPA sebagai lembaga negara lewat revisi UU Wantimpres bertentangan dengan konstitusi.

Konstitusi nyatakan TNI adalah alat negara untuk pertahankan, melindungi, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan.

Revisi UU TNI untuk perluas kementerian/lembaga yang bisa diisi prajurit, dikhawatirkan bisa mereduksi demokrasi.