Kemampuan pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi relatif rendah. Rasio pajak daerah pada 2022 baru 1,3 persen.

Insentif fiskal yang digelontorkan kepada wajib pajak dapat ditetapkan oleh kepala daerah melalui peraturan kepala daerah setelah memberitahukan rencana pemberian insentif tersebut kepada DPRD.

Struktur pajak dan retribusi daerah dinilai tidak efisien karena jenisnya banyak dan justru menimbulkan biaya tinggi. Pemerintah mengusulkan penyederhanaan desainnya untuk mendongkrak pendapatan daerah.

Sanksi penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil pajak penghasilan bakal diberikan ke pemerintah daerah yang terbukti menghambat investasi. Substansi ini ada di rancangan peraturan pemerintah.

Regulasi pajak dan retribusi daerah dalam RUU Cipta Kerja ”kering” otonomi. Penetapan tarif pajak dan retribusi yang berlaku secara nasional juga memperkecil ruang fiskal daerah.

Partisipasi pembayaran pajak berusaha ditingkatkan pemerintah daerah melalui kerja sama dengan dompet digital. Perluasan akses pembayaran digital diharapkan bisa meningkatkan inklusi keuangan dan keamanan selama pandemi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan kenaikan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dari 10 persen menjadi 12,5 persen. Selain untuk menggenjot pendapatan daerah, Anies beralasan kenaikan BBNKB itu diharapkan bisa menekan pertumbuhan kendaraan baru dan mengurangi potensi kemacetan di Ibu Kota.