Keputusan tak memilih satu pun kandidat perempuan sebagai anggota KPU Sumbar periode 2023-2028 dinilai sebagai kemunduran.

Arsip tentang Muhammad Yamin, pahlawan nasional Indonesia, terutama terkait peta jalan pembangunan nasional, didorong menjadi ingatan kolektif bangsa.

Konsep tata kelola perizinan yang baik itu sudah ada di pemerintahan daerah, tetapi tidak dilaksanakan, diabaikan, karena memang motifnya mau korupsi.

Keterangan saksi ini untuk melengkapi kekurangan saat gelar perkara dugaan penipuan. Adapun surat gubernur dipastikan asli.

Ahli hukum pidana Universitas Andalas mengkritik penghentian penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana Covid-19 di BPBD Sumatera Barat karena Polda Sumbar dinilai tidak sungguh-sungguh menindaklanjuti kasus tersebut.

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak memenuhi syarat hasil tes wawasan kebangsaan semestinya tidak diberhentikan. Penguatan wawasan kebangsaan bisa menjadi solusi.

KPK telah menerima laporan dari Masyarakat Antikorupsi Sumbar terkait dugaan penyalahgunaan dana penanganan Covid-19. Laporan itu akan dianalisis terlebih dahulu untuk menentukan apakah termasuk wewenang KPK atau tidak.

Ribuan mahasiswa, pelajar, dan buruh berunjuk rasa di kantor DPRD Sumatera Barat, Padang, Sumbar, menolak UU Cipta Kerja. Penolakan juga disampaikan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas.