Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengemukakan, pihaknya akan memanggil tim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengetahui dasar penerbitan izin mendirikan bangunan Pulau D, salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta berunjuk rasa dengan cara berjalan mundur sebagai bentuk protes atas penerbitan IMB di Pulau D, pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Mereka menilai, terbitnya IMB merupakan bentuk inkonsistensi dan langkah mundur Gubernur DKI Anies Baswesan.

PT Jakarta Propertindo mengelola Pulau D berdasarkan Pergub No 120/2018 dan Pergub No 206/2016. Belum ada titik temu dari pro-kontra Pergub No 206/2016.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan izin mendirikan bangunan untuk 932 bangunan di Pulau D. Penerbitan izin itu, kata Anies, atas dasar Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Pantai Utara Jakarta, yang ditandatangani Basuki Tjahaja Purnama semasa menjabat Gubernur DKI.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap beralasan penerbitan IMB di Pulau D atau Pantai Maju, pulau reklamasi di Teluk Jakarta, mengacu pada peraturan gubernur yang dibuat semasa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama. Peraturan tak mungkin dicabut karena pencabutan akan berimplikasi pada pembongkaran gedung-gedung yang sudah terbangun dan hilangnya kepastian hukum.

Saefullah, Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Selasa (18/6/2019), menjelaskan, karena program reklamasi sudah berhenti sejak izin dicabut, rancangan peraturan daerah tentang rancangan tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta juga dicabut.