Koalisi masyarakat sipil antitambang di Pulau Sangihe siap mengajukan gugatan lagi jika PT Tambang Mas Sangihe kembali mendapat izin operasi produksi. Koalisi juga mendesak pencabutan kontrak karya PT TMS.

Kementerian ESDM akhirnya membatalkan status operasi produksi PT TMS sembilan bulan setelah ditetapkan MA. Namun, kontrak karya perusahaan itu masih ada.

Putusan kasasi MA yang menolak peningkatan status aktivitas PT Tambang Mas Sangihe dari eksplorasi menjadi operasi produksi bukan berarti kontrak karya perusahaan itu tidak berlaku lagi. PT TMS akan terus mengeksplorasi.

Mahkamah Agung menetapkan kontrak karya operasi produksi PT Tambang Mas Sangihe harus dicabut. Warga yang tergabung dalam Save Sangihe Island menyambut baik putusan ini, sedangkan PT TMS akan ajukan peninjauan kembali.

Massa aksi yang tergabung dalam koalisi Save Sangihe Island (SSI) meminta Mahkamah Agung bisa berpihak kepada warga Sangihe dalam gugatan perkara izin operasi produksi dan izin lingkungan kepada PT Tambang Mas Sangihe.

Polemik pertambangan emas terus berlanjut hingga tahapan kasasi. Dua perkara tersebut tinggal menunggu hasil akhir, yakni putusan berkekuatan hukum tetap.

Film dokumenter berjudul ”Sangihe Melawan” ditayangkan ke publik untuk memantik diskusi publik, utamanya soal Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yang menjadi lokasi tambang emas PT Tambang Mas Sangihe.

Save Sangihe Island menuduh kepolisian mengkriminalisasi salah satu aktivisnya, Robison Saul, yang terlibat blokade mobilisasi alat berat PT TMS. Di lain pihak, kepolisian menilai Robison telah melanggar hukum.