Perjalanan legislasi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersendat meski telah disepakati di tingkat Baleg DPR. RUU ini tidak masuk dalam agenda paripurna DPR hari ini.

Perlindungan terhadap perempuan kembali menjadi topik perbincangan publik. Sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terungkap setelah sejumlah korban berani melapor. Selama ini banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan menjadi kasus yang terpendam.

Hingga dua bulan menjelang berakhirnya tahun 2021, DPR baru menyelesaikan pembahasan tiga dari 37 RUU prioritas tahunan. DPR diharapkan serius menunjukkan komitmen untuk menuntaskan pembahasan RUU prioritas tahun ini.

Salah satu hal yang belum tuntas pembahasannya adalah terkait otoritas pengawas pengelola data pribadi. Pemerintah dan DPR masih berbeda sikap soal ini.

Pembahasan Rancangan KUHP dikhawatirkan bernasib sama seperti saat pembahasan RUU Cipta Kerja. Pembahasan terburu-buru. Aspirasi publik tak diserap dengan optimal oleh pemerintah dan DPR.

Keputusan pemerintah untuk merevisi secara terbatas UU ITE dinilai belum cukup. Revisi diharapkan sekaligus jadi momentum untuk merekonstruksi UU ITE secara menyeluruh.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak kembali menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah kasus kekerasan yang menimpa perempuan maupun anak menjadi bukti pentingnya upaya perlindungan maksimal untuk mendapatkan hak rasa aman.

Proses legislasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual kini mulai berjalan di Badan Legislasi DPR. Proses ini dilakukan setelah DPR menetapkan RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.