Masa kerja Tim PPHAM habis pada Desember 2023. Padahal, pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat belum terpenuhi.

Pemerintah memberikan program rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi korban.

Masa tugas tim pemantau pelaksanaan rekomendasi penyelesaian nonyudisial dinilai perlu segera diperpanjang.

Pemulihan nonyudisial merupakan pendekatan yang kompleks sehingga membutuhkan kreativitas dan kemampuan menganalisis secara kritis mengenai hak korban.

Di tengah pemerintah belum merealisasikan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat, masyarakat sipil telah memulainya. Meskipun wujudnya tak terlampau besar, sebatas sembako dan THR, hal itu berarti bagi korban.

Tidak terbuktinya unsur-unsur pelanggaran HAM berat pada sejumlah perkara pelanggaran HAM berat itu sangat terkait dengan kekuatan bukti. Ke depan, Kejagung dan Komnas HAM perlu berkoordinasi untuk perkuat bukti.

Dalam waktu dekat Presiden akan menerbitkan Inpres khusus untuk menugaskan kepada 17 kementerian/lembaga serta koordinasi dengan lembaga independen di luar eksekutif untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi tim PPHAM.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya proses keadilan transisi komprehensif untuk memutus impunitas, pemulihan nasional, dan memperkuat demokrasi.