Pemerintah Segera Pulihkan Nama Baik Warga Eksil Korban Pelanggaran HAM Berat
Pemerintah menyiapkan program-program untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat secara nonyudisial. Namun, sayangnya tidak ada pengungkapan kasus dan pelurusan sejarah seperti diharapkan korban.
Presiden Joko Widodo memimpin rapat tertutup terkait penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/5/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Penyelesaian nonyudisial untuk korban-korban pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu segera diwujudkan. Upaya berupa pemulihan nama baik, pendampingan ekonomi, perbaikan dan pengadaan rumah, serta pemulihan hak warga eksil dijanjikan dimulai Juni ini.
Namun, pengamat menilai program-program berbasis kedermawanan pemerintah ini semakin mengaburkan pertanggungjawaban hukum pemerintah.