Percepatan swasembada susu secara berkelanjutan dan lebih serius bentuk dukungan pemutusan mata rantai susu impor.

Untuk melunasi janji kedaulatan pangan, pemerintah harus keluar dari zona nyaman program-program jangka pendek.

Pemahaman pangan secara parsial, hanya dari perspektif komoditas ekonomi semata, berimplikasi kepada kurangnya kepedulian tentang keamanan pangan. Ancaman keracunan makanan pun ibarat bola salju.

Impor daging sapi, meski menjadi jawaban untuk menjaga stabilitas harga di pasar, tidak mengatasi masalah defisit sumber protein. Pemerintah harus lebih serius memberdayakan pangan lokal sebagai sumber protein.

Pengembangan produk pangan fungsional berbasis minyak sawit, seperti minyak makan merah, punya masa depan yang baik. Selain menguntungkan petani dan memenuhi kebutuhan masyarakat, minyak itu juga untuk mengatasi tengkes.

Setelah hampir seperempat abad usia reformasi, kebijakan ekonomi kerakyatan menuai kegagalan dalam upaya membuka pintu selebar-lebarnya untuk mendongkrak kesejahteraan petani.

Untuk memerdekakan warga dari kelaparan, arah pembangunan nasional harus dikembalikan ke sektor pertanian. Kebijakan pangan juga harus lebih berpihak pada pengembangan pangan beragam bergizi seimbang dan aman.

Makanan yang terbuang jadi sampah merupakan dilema pelik yang memicu pemanasan global. Indonesia penghasil sampah makanan terbanyak ketiga di dunia. Penting pemanfaatan pangan lokal terarah pada ”eco”-konsumsi pangan.