logo Kompas.id
β€Ί
Opiniβ€ΊMenagih Janji Kedaulatan...
Iklan

Menagih Janji Kedaulatan Pangan

Untuk melunasi janji kedaulatan pangan, pemerintah harus keluar dari zona nyaman program-program jangka pendek.

Oleh
POSMAN SIBUEA
Β· 1 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/q77IqcXI-Ap7-2YrI23aT0sV4oU=/1024x576/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F10%2F16%2F30fe31b4-d318-430d-9644-19d3e6edd5bf_jpg.jpg

Di tengah rangkaian peringatan Hari Pangan Sedunia yang dirayakan setiap 16 Oktober, mencuat tiga masalah yang mengganggu perwujudan kedaulatan pangan. Pertama, kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang belakangan ini menjadi top isu. Kedua, dilema pembangunan lumbung pangan atau food estate. Ketiga, impor beras sebanyak 2 juta ton yang menuai pro dan kontra di masyarakat.

Ketiga permasalahan itu menjadi alasan kuat bagi masyarakat untuk menagih janji kedaulatan pangan. Indonesia berdaulat pangan pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo saat mengawali pemerintahannya pada 2014. Hingga kini, persoalan hak atas pangan belum juga terselesaikan di negeri agraris ini, sebaliknya ketergantungan pangan pada impor semakin meningkat, nilainya mencapai puluhan triliun rupiah yang menguras pundi-pundi devisa negara.

Editor:
YOVITA ARIKA
Bagikan