Cegah dwifungsi TNI, operasi militer selain perang atau OMSP perlu diatur dengan UU. Di DIM RUU TNI, pelaksanaan OMSP diatur lebih lanjut dengan PP atau perpres.

Pemerintah dan DPR menyepakati perubahan Undang-Undang TNI. Kita berharap perubahan tetap dalam koridor supremasi sipil atas militer.

Kebutuhan TNI di era perang modern hingga jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit menjadi sorotan fraksi-fraksi di Komisi I DPR. 

Penugasan prajurit di instansi sipil harus didasari profesionalisme serta pemisahan tegas militer dan sipil. Ini menjadi komitmen untuk pertahankan supremasi sipil.

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan akan mengikuti apa pun keputusan negara terkait dengan revisi UU TNI yang kini tengah dibahas pemerintah dan DPR.

Persoalan tak berhenti pada posisi Letkol Teddy sebagai Seskab, tetapi ada sejumlah problem lain dari penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil. Apa itu?  

Setelah UU TNI berlaku selama 20 tahun, seharusnya jabatan yang diisi prajurit itu sudah bisa dikembalikan ke kalangan sipil. 

Penempatan prajurit TNI di jabatan sipil yang semula hanya untuk 10 kementerian atau lembaga, diusulkan diperluas menjadi 15 kementerian/lembaga. Prajurit yang menjabat di luar penempatan itu, harus mundur dari TNI.